Dari PAD hingga Pinjaman Daerah, Ini Sorotan Fraksi DPRD Kukar dalam Laporan Banggar
Rahimnews.id – Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2026 menghadirkan sejumlah penyesuaian besar, mulai dari kenaikan pendapatan daerah, pengurangan belanja, hingga peningkatan pengeluaran pembiayaan untuk kewajiban pinjaman daerah.
Hal tersebut terungkap dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar yang dibacakan Farida pada rapat paripurna ke-11 masa sidang I, Rabu (30/9/2026).
Dalam laporan tersebut, total pendapatan daerah disepakati sebesar Rp6,80 triliun, bertambah Rp76,97 miliar dari anggaran sebelumnya. Namun, kenaikan itu tidak berasal dari PAD yang justru mengalami penurunan cukup besar.
PAD yang semula dianggarkan Rp1,09 triliun terkoreksi menjadi Rp727,86 miliar. Sebaliknya, pendapatan transfer meningkat dari Rp5,38 triliun menjadi Rp6,05 triliun.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian fraksi-fraksi DPRD, terutama terkait upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah menurunkan anggaran sebesar Rp94,18 miliar menjadi Rp7,12 triliun. Penyesuaian dilakukan melalui pengurangan belanja operasional dan belanja transfer, sementara belanja modal justru meningkat menjadi Rp1,33 triliun.
Di tengah perubahan tersebut, struktur pembiayaan juga mengalami penyesuaian. Penerimaan pembiayaan naik dari Rp500 miliar menjadi Rp1,14 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan meningkat dari Rp10 miliar menjadi Rp830,95 miliar.
Fraksi Gerindra meminta transparansi mengenai pinjaman daerah Rp820,95 miliar, termasuk tujuan penggunaan, mekanisme pembayaran, jangka waktu, dan dampaknya terhadap kemampuan keuangan daerah pada tahun berikutnya.
Fraksi PAN turut mempertanyakan kemampuan kas daerah, realisme proyeksi pendapatan, potensi munculnya kembali utang kepada pihak ketiga, serta beban bunga pinjaman yang diperkirakan mencapai Rp23,42 miliar.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan optimalisasi kepatuhan wajib pajak, validitas data perpajakan, penggalian potensi retribusi, serta penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga.
Fraksi Golkar menyoroti kualitas PAD, efisiensi belanja, perlindungan pelayanan dasar, dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Fraksi NasDem mendorong optimalisasi BUMD, percepatan pekerjaan infrastruktur, penguatan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan UMKM.
Adapun Fraksi PKB menekankan peningkatan PAD, pengawasan pemanfaatan jalan kabupaten, penajaman prioritas anggaran, dan evaluasi kegiatan APBD awal yang belum terlaksana.
Banggar menyatakan pemerintah daerah pada prinsipnya telah merespons berbagai pandangan tersebut. Namun, sejumlah persoalan masih membutuhkan data pendukung, penjelasan lebih lanjut, dan pengawalan dalam pelaksanaan perubahan APBD.
Dalam kesimpulannya, Banggar menekankan pentingnya konsistensi data, penguatan PAD, pengendalian kewajiban kepada pihak ketiga, pengelolaan arus kas, serta dokumentasi pinjaman daerah agar pelaksanaan anggaran hingga akhir 2026 tetap terkendali. (Adv/Dd)
