Bupati Aulia Targetkan Kukar Mandiri di Tengah Tekanan Fiskal dan Ancaman PHK
Rahimnews.id — Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri ingin momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi energi bagi daerah untuk memperkuat kemandirian ekonomi.
Di tengah tekanan fiskal dan persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK), Aulia menegaskan Kukar harus mampu berdiri di atas kaki sendiri.
“Kita menginginkan Kutai Kartanegara yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, yang bisa membiayai dirinya sendiri,” ujar Aulia usai memimpin upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kukar, Senin (17/8/2026).
Menurut Aulia, kemerdekaan tidak seharusnya berhenti sebagai seremoni tahunan. Semangat perjuangan harus diterjemahkan dalam kerja nyata pemerintah dan masyarakat, terutama untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi daerah.
“Alhamdulillah, acaranya berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kita, semangat kemerdekaan ini bisa menjadi semangat kami juga dalam membangun Kabupaten Kutai Kartanegara,” katanya.
Ia menyebut pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab menjaga semangat masyarakat meski kondisi fiskal Kukar sedang menghadapi tekanan. Pemerintah, kata dia, akan terus mencari solusi melalui koordinasi dengan berbagai pihak.
“Kalau memaknai kemerdekaan bagi warga masyarakat, tetap semangatnya yang kita jaga. Tentunya pemerintah daerah berusaha untuk selalu mencarikan solusi-solusi yang terbaik di setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” jelasnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ancaman PHK di tengah kondisi industri dan perekonomian daerah. Untuk mengantisipasinya, Pemkab Kukar terus berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan terkait aktivitas usaha dan kebutuhan tenaga kerja.
Aulia mengatakan mulai adanya kejelasan penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada sejumlah perusahaan menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan aktivitas ekonomi.
“Alhamdulillah, hari ini RKAB sudah mulai pelan-pelan keluar dan kami sudah berkomunikasi dengan beberapa perusahaan bahwa ketika RKAB ini sudah ada kejelasan keluar, maka proses pemutusan hubungan kerja itu tidak dilaksanakan,” ungkapnya.
Bahkan, pekerja yang sebelumnya telah terkena PHK berpeluang dipanggil kembali apabila aktivitas perusahaan kembali berjalan.
“Pun sudah dilaksanakan, akan dipanggil kembali untuk bekerja,” ujarnya.
Meski demikian, Aulia menilai ketahanan ekonomi masyarakat tidak boleh hanya bergantung pada satu sektor pekerjaan. Pemerintah perlu membangun ekosistem ekonomi yang lebih beragam agar masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan alternatif ketika kehilangan pekerjaan.
“Akan tetapi, tetap harapan kita bahwa ekosistem perekonomian di Kutai Kartanegara ini bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Menurut Aulia, penguatan usaha masyarakat, ekonomi lokal, dan berbagai aktivitas produktif menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Dengan begitu, PHK tidak serta-merta membuat masyarakat kehilangan seluruh sumber penghidupan.
“Sehingga, biarpun misalnya terjadi pemutusan hubungan kerja, warga masyarakat bisa melakukan aktivitas perekonomiannya di luar dari pekerjaannya tersebut,” pungkasnya.
Upacara HUT ke-81 RI sendiri berlangsung tertib dan lancar, dengan pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Bagi Aulia, momentum tersebut menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan harus terus diwujudkan melalui pembangunan dan upaya memperkuat kemandirian Kukar. (*)
