Mahasiswa Demo di Kantor Bupati Kukar, Tuntut Evaluasi Pengelolaan Beasiswa Idaman 2025

Rahimnews.id- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kukar Menggugat (AMKM) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kamis (14/8/2025).

Aksi ini dipicu oleh pengurangan nominal pencairan tahap pertama Beasiswa Kukar Idaman Tahun 2025 yang menuai gejolak di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa.

Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, menanggapi aksi tersebut dengan menegaskan seluruh penerima Beasiswa Kukar Idaman 2025 akan tetap mendapatkan haknya secara penuh, meski pencairannya dilakukan dalam dua tahap.

Program beasiswa tahun ini mencatat rekor baru dengan lebih dari 9.000 pendaftar dan lebih dari 4.500 penerima.

Demonstrasi yang berlangsung di kantor pemerintahan itu diawali dengan orasi dari berbagai perwakilan organisasi dan lembaga mahasiswa. Aksi kemudian berlanjut dengan pembakaran ban sebagai bentuk protes.

Suasana yang awalnya berlangsung damai sempat memanas akibat kericuhan antara aparat keamanan dan para mahasiswa. Namun, setelah situasi mereda, massa kembali melanjutkan orasi dengan menyampaikan berbagai tuntutan kepada Pemkab Kukar.

Koordinator Lapangan AMKM, Zulkarnain, menyampaikan enam poin tuntutan yang menjadi fokus aksi demonstrasi tersebut. Tuntutan pertama adalah evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program beasiswa dan pendidikan di Kutai Kartanegara.

Mahasiswa juga menolak tegas pemangkasan anggaran Beasiswa Kukar Idaman dan mendesak penambahan kuota anggaran untuk penerimaan beasiswa. Mereka juga menuntut transparansi dalam pengelolaan program beasiswa agar dapat diawasi publik.

Tuntutan lainnya adalah pemangkasan anggaran program hiburan untuk dialihkan guna mendukung program pendidikan di Kukar. Para demonstran juga mendesak pencopotan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) yang dinilai gagal menangani Beasiswa Kukar Idaman.

Tuntutan terakhir adalah percepatan realisasi program seragam gratis untuk anak TK hingga SMP dengan jaminan program tersebut tidak dikenakan pajak.

“Kita menolak keras adanya kebijakan ini. Khususnya beasiswa S1 dari Rp5 juta menjadi Rp1,6 juta. Logikanya tidak ada UKT yang nominalnya di bawah dua juta, dan pemerintah seharusnya selaras kuota dan anggarannya,” tegas Zulkarnain.

Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang memangkas beasiswa.

Zulkarnain menekankan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak seharusnya dianaktirikan melalui kebijakan seperti ini.

Menanggapi aksi mahasiswa, Wakil Bupati Rendi Solihin menyambut baik aspirasi yang disampaikan.

“Alhamdulillah, aksi dan orasi dari teman-teman mahasiswa ini menambah semangat kita semua untuk berbenah. Memang kita harus melakukan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan program Beasiswa Kukar Idaman,” ujar Rendi.

Rendi mengungkapkan bahwa antusiasme pendaftar tahun 2025 membludak sejak program beasiswa diluncurkan. Tercatat, jumlah pendaftar mencapai lebih dari 9.000 orang dengan penerima terbanyak mencapai lebih dari 4.500 orang.

Kata dia, tingginya antusiasme masyarakat terhadap program beasiswa ini menunjukkan besarnya kebutuhan pendidikan di Kukar. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal penyediaan anggaran.

Rendi menjelaskan bahwa di awal terjadi miskomunikasi karena anggaran yang tersedia di tahun 2025, sekitar Rp8 miliar, tidak cukup untuk membiayai seluruh penerima yang lolos verifikasi. Kareba itu dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp12,5 miliar.

“Malam tadi kita sudah berdiskusi bersama Pak Bupati dan OPD terkait untuk menutup kekurangan anggaran tersebut. Insyaallah, kekurangan ini akan dibayarkan pada SK Perubahan Bupati nanti,” jelasnya.

Kekurangan anggaran ini menjadi akar permasalahan yang memicu pengurangan nominal pencairan tahap pertama beasiswa. Pemerintah daerah kini berupaya mencari solusi untuk memenuhi komitmen terhadap para penerima beasiswa.

Rendi menjelaskan detail skema pencairan yang dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, setiap penerima akan menerima Rp1,6 juta. Sisa dana sebesar Rp3,4 juta akan dicairkan pada tahap kedua setelah APBD Kukar 2025 Perubahan disahkan.

Penting untuk dicatat bahwa nilai total beasiswa tetap sama seperti tahun sebelumnya untuk semua tingkatan, mulai dari SMA, S1, S2, hingga S3.

“Kita pastikan semua penerima manfaat akan mendapatkan jumlah yang sama seperti tahun sebelumnya. Hanya saja, pembayarannya dilakukan dua tahap karena keterbatasan anggaran murni di awal tahun,” tegasnya.

Komitmen ini disampaikan sebagai respons terhadap kekhawatiran mahasiswa bahwa mereka tidak akan mendapatkan hak penuh atas beasiswa yang telah dijanjikan pemerintah daerah.

Merespons tuntutan mahasiswa, Rendi berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Beasiswa Kukar Idaman.

Rendi menekankan bahwa masukan dari mahasiswa menjadi semangat bagi pemerintah daerah untuk terus berbenah. Pemerintah daerah juga berjanji akan lebih transparan dalam pengelolaan program beasiswa ke depannya.

Diketahui, Beasiswa Kukar Idaman merupakan salah satu program unggulan Pemkab Kukar dalam mendukung akses pendidikan masyarakat. (rh)