Bupati Kukar Apresiasi Jobfair, Target Tekan Angka Pengangguran di Bawah 4 Persen
Rahimnews.id – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mengapresiasi pelaksanaan Jobfair yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar di Gedung Beladiri Komplek Stadion Aji Imbut, Rabu (2/7/2025).
Pembukaan acara bursa kerja ini turut dihadiri Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin beserta sejumlah organisasi perangkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aulia berharap kegiatan ini mampu menekan angka pengangguran di Kukar yang saat ini tercatat sebesar 4,0 persen, lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Timur.
“Meski data BPS 2023 menunjukkan pengangguran kita relatif rendah, tapi ini tidak membuat kita berhenti. Urusan ekonomi adalah tugas pemerintah, kami terus membuka peluang kerja seluas-luasnya,” ujar Aulia.
Menurutnya, salah satu penyebab pengangguran bukan hanya minimnya lapangan kerja, melainkan juga kurangnya arus informasi yang sampai ke masyarakat.
“Sebenarnya lowongan kerja itu banyak, tapi informasinya belum tersampaikan dengan baik. Karena itu kita ingin jobfair seperti ini terus digelar, tidak hanya di pusat kabupaten, tapi juga menyasar wilayah hulu dan pesisir,” bebernya.
Aulia juga menekankan pentingnya sinergi antara pencari kerja dan perusahaan.
Ia juga berharap, jobfair ini menjadi pemersatu antara pemberi kerja dan pencari kerja. Aulia meminta perusahaan tidak mempersulit syarat supaya putra-putri Kukar pencari kerja dapat memanfaatkan kesempatan ini.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kukar juga mempromosikan program Kukar Idaman Terbaik, termasuk gerakan Kukar Siap Kerja untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan.
“Bagi warga Kukar yang belum punya sertifikat kompetensi, segera daftar pelatihan di Disnakertrans. Kita akan percepat pelatihan, supaya setelah itu perusahaan bisa langsung merekrut tenaga kerja lokal yang sudah tersertifikasi,” ujarnya.
Aulia berharap langkah-langkah ini mampu menurunkan angka pengangguran Kukar lebih jauh di bawah 4 persen, serta meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja daerah. (Adv)
