Pemdes Sebulu Modern Cari Solusi Atasi Keterbatasan Anggaran Pembangunan
Rahimnews.id – Pemerintah Desa Sebulu Modern di Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan pendekatan kreatif untuk mengatasi keterbatasan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan infrastruktur.
Dengan hanya 30 persen anggaran yang tersedia untuk pembangunan fisik, pemerintah desa aktif mencari dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan.
“Kami berusaha menggandeng berbagai pihak, termasuk anggota legislatif dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di desa kami,” kata Kepala Desa Sebulu Modern, Joemadin.
Joemadin menjelaskan bahwa strategi ini ditempuh setelah menyadari keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur desa.
Menurut dia, sebagian besar Alokasi Dana Desa (ADD) harus dialokasikan untuk keperluan operasional pemerintahan desa, seperti honor perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT, dan tenaga pendidik agama.
Untuk mengatasi situasi tersebut, Pemerintah Desa Sebulu Modern telah menyusun beberapa strategi alternatif.
Selain bermitra dengan sektor swasta dan anggota legislatif, mereka juga secara aktif mengajukan proposal bantuan ke pemerintah daerah untuk mendapatkan tambahan anggaran.
“Kami terus mengajukan proposal bantuan ke pemerintah kabupaten. Kami berharap adanya tambahan anggaran agar proyek infrastruktur bisa segera terealisasi,” ungkap Joemadin.
Penerapan skala prioritas juga menjadi kunci dalam pengelolaan anggaran desa yang terbatas.
“Kami harus menentukan prioritas agar setiap pembangunan yang dilakukan dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” jelasnya.
Meskipun menghadapi kendala anggaran, Pemerintah Desa Sebulu Modern tetap berhasil menjalankan beberapa proyek pembangunan.
Beberapa proyek yang sedang berjalan antara lain perbaikan jalan desa, pembangunan fasilitas umum, dan pengembangan program sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran desa tidak sepenuhnya bisa dialokasikan untuk pembangunan fisik. Kami harus membagi dana untuk berbagai program, termasuk ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Joemadin. (Adv)
